NEWS & COMMUNITY CHANNEL

 Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim asal Dapil V, Abdul Djalil Fatah menegaskan pemerintah provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat perlu segera melakukan tindakan nyata mengingat terdapat lima desa di wilayah Utara Kaltim yang terancam direbut Malaysia.

“Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus sesegera mungkin mengambil tindakan cepat, tegas dan nyata. Ini sebuah ancaman serius bagi kesatuan NKRI, lima desa di Kabupaten Nunukan tersebut sudah diklaim oleh Malaysia,” kata politisi asal Dapil Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan dan Tana Tidung ini, Kamis (2/2) kemarin.

Klaim wilayah oleh Malaysia bukan hal baru, sebelumnya kejadian seperti ini pernah terjadi pada wilayah lain di Kaltim. Kelima desa itu yaitu Desa Labang, Logos, Ngawol, Simantipal dan Bulu Lawun Hilir.

Dia mengatakan, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang kaya dengan sumber daya alam dan mampu menopang devisa negara itu ke tangan Malaysia seharusnya menjadi pelajaran berharga. “Malaysia melakukan klaim dan mereka berhasil merebut,” tegas Djalil.

Klaim terhadap lima desa saat ini tidak mustahil melahirkan gerakan-gerakan yang mengarah seperti sebelumnya yang terjadi pada Sipadan - Ligitan.

“Keadaan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, segera direspon melalui tindakan nyata soal pengamanan wilayah, selain mengingat kelima wilayah tersebut memiliki banyak potensi sumber daya alam yang menjanjikan, salah satunya seperti kayu gaharu yang bisa didapat di Desa Labang,” katanya.

Dia menambahkan, meski desa ini merupakan desa terpencil namun sumber daya alam yang luar biasa tersebut tentu menjadi daya tarik negara lain untuk memilikinya. Karena itu, camat setempat meminta supaya pos perbatasan yang ada di Simantipal, di mana pos perbatasan yang berada di Sungai Persiangan yang mengalir menuju Malaysia dan juga di Labang, agar pos yang berada Sungai yang mengalir di Simantipal ini kalau bisa ditarik ke hulu sekitar 10 Km untuk pengamanan yang lebih strategis.

Hal lain yang perlu menjadi pelajaran yaitu di Malaysia ada desa yang berbatasan langsung dengan desa ini memiliki sarana prasara yang layak, seperti akses jalan yang baik serta fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar dan sekolah.

“Kaltara adalah solusinya, agar gerak pembangunan bisa berjalan cepat, Jangan sampai daerah itu membuat masyarakat perbatasan mengabaikan nasionalismenya karena banyaknya keterbatasan yang harus dirasakan oleh mereka, sehingga merekapun lebih memilih untuk pindah ke Malaysia dan menjadi warga negara resmi negara itu,” kata Djalil Fatah (mir)